PERUBAHAN SOSIAL DAN KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA

PERUBAHAN SOSIAL DAN KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA
Mata Kuliah: ISD, IBD, IAD
Dosen: Drs. H. M. Sholehuddin Sulaiman, M.Si.

20160921062157

Disusun Oleh:
1. Syafi Is Marliah (201605010014)
2. Dicky Putra Cahyono (201605010015)
3. Ahmad Wajih Zuhhad (201605010016)

FAKULTAS AGAMA ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS SUNAN GIRI
2016

A. AGAMA SEBAGAI KAUSAL VARIABEL
Agama sebagai kausal variable secara sederhana mengandung pengertian agama sebagai sebab musabab terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Secara sosiologis munculnya semangat perubahan sosial di Indonesia, biasanya lebih difokuskan pada dinamika sosial yang berkembang, meskipun pada gilirannya hampir semua aspek dapat pula menjadi pemicu arah perubahan itu sendiri. Bahkan sebagaian sosiolog sependapat, bahwa perubahan di semua sektor merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar dan ditunda-tunda, kendatipun dalam proses perjalanannya diketemukan kendala-kendala yang tidak ringan. Sebut saja, mulai dari perubahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, agama dan berbagai macam yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia .
Ajaran agama memiliki pengaruh yang besar dalam penyatuan persepsi kehidupan masyarakat tentang semua harapan hidup (Hamka,1989:13) . Kehadiran agama Pada satu sisi, secara fungsional agama mempunyai watak sebagai “perekat sosial”, memupuk solidaritas sosial, toleran, dan seperangkat peranan yang memelihara kestabilan sosial (harmoni). Di sisi lain, agama juga mempunyai kecenderungan atomisasi (memecah-belah), disintegrasi, dan intoleransi. Secara teoritis-sosiologis, hal ini dapat juga difahami dari dua bentuk antagonisme dalam agama. Pertama, ketegangan atau konflik yang berkembang di kalangan umat suatu agama (intern). Kedua, ketegangan atau konflik yang terjadi antar umat beragama (ekstern).
Sosiolog seperti Robertson Smith dan Emile Durkheim memandang kemunculan agama secara positif sejalan dengan perkembangan masyarakat. Agama bagi mereka bukanlah persoalan individu melainkan representasi kolektif dari masyarakat. Mereka menekankan bahwa agama pertama-tama adalah aksi bersama dari masyarakat dalam bentuk ritual-ritual, upacara keagamaan, larangan-larangan praktis dari pada keimanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat secara positif berperan dalam terbentuknya atau munculnya agama.
Di lain pihak pemikir seperti Marx memandang kemunculan agama sebagai reaksi manusia atas keadaan masyarakat yang ‘rusak’.
Jon Elstern menyatakan bahwa kenyataan masyarakat yang terbagi dalam kelas-kelas sosial mendorong sekelompok orang dari kelas yang tertindas untuk melarikan diri dari keadaan struktural masyarakat yang represif dan kemudian melarikan impian dan harapannya kepada agama. Agama adalah “usaha manusia untuk menemukan makna dan arti kehidupan, di tengah derita yang menimpa wujud kasadnya.” Keterkaitan yang demikian erat antara agama dan masyarakat ini berdampak pada pemanfaatan fungsi kolektif agama untuk menggerakkan masyarakat demi perubahan sosial atau juga demi tujuan tertentu yang entah menguntungkan atau merugikan masyarakat itu sendiri.
Untuk beberapa kasus di Indonesia, semisal keberadaan agama Islam dengan kecenderungan dan intensitas perubahannya, dapat ditelaah melalui pengamatan yang serius, baik melalui umatnya maupun kiprah institusi-institusinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selintas terkesan kegairahan menghayati agama meningkat, terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang nota-bene terdidik. Atau paling tidak pendidikannnya relatif sudah mapan. Kenyataan ini tidak memberikan jaminan dan mungkin masih diragukan, apakah ini mencerminkan bertumbuhnya kekuatan agama (Islam) atau sebaliknya? Sebab hal ini berbarengan dengan indikasi krisis kepercayaan sebagian umat Islam terhadap lembaga-lembaga politik (parpol) yang bernuansa agama (Islam) dan adanya “tekanan-tekanan” terhadap para penganutnya.
Dari kenyataan demikian, nampak adanya – dapat disebut “ideologi” — yang dapat menyaingi keberadaan agama (Islam). Indikasi ini lebih diperkuat dengan cara menghayati agama, di mana penghayatan dirasakan cukup apabila sudah melaksanakan kewajiban pribadinya dalam beribadah. Sedangkan tanggung jawab sosialnya kurang mendapat perhatian. Padahal semestinya ajaran agama bukan sekedar ibadah individual kepada Tuhan akan tetapi kewajiban kerja kemanusiaan atau amal shaleh dalam agama (Islam) lebih ditekankan.
Merujuk pada perspektif di atas, memang perubahan sosial di Indonesia sampai sekarang pun seiring dengan ritme perjalanan sejarahnya, yakni meliputi bidang agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan berbagai bidang kehidupan yang lain. Perwujudan yang kongkrit dari perubahan itu, adalah berupa upaya pembangunan yang terencana, termasuk di dalamnya sumber daya manusia. Tetapi dalam implementasinya, proses pembangunan tidak jarang menimbulkan disorientasi, seperti alienasi (keterasingan dan kerenggangan) dan dehumanisasi (“penjungkirbalikan” nilai-nilai kemanusiaan) bahkan konflik horisontal pun yang tak kunjung selesai.
Hal ini sejalan dengan pandangan Faisal Ismail (2001:239), bahwa alienasi tersebut menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Semua itu, akibat dari pola pembangunan yang lebih memprioritaskan aspek fisik atau kebendaan semata. Dehumanisasi semakin marak – ekses dari proses pembangunan yang mementingkan praktis-pragmatis di atas nilai-nilai kemanusiaan. Manusia tidak lebih dari obyek pembangunan ketimbang subyek pembangunan.
Kenyataan ini, pada gilirannya dapat menciptakan semangat penolakan dan perlawanan dari pihak yang merasa dimarginalkan. Teori sosiologi mendeskripsikan bahwa semakin kuatnya tekanan tehadap keberadaan kelompok tertentu, maka akan semakin mempercepat munculnya semangat militansi untuk mempertahankan eksistensinya. Begitu halnya di Indonesia, semakin represif para penguasa (semisal di era rezim Orba) membatasi aktivitas umat Islam, yang pada gilirannya semakin tumbuh subur munculnya aliran-aliran yang bernuansa radikalisme. Perubahan yang dihendaki oleh kelompok radikal keagamaan, biasanya cenderung revolusioner dan mendasar. Mereka beranggapan, bahwa dengan merubah secara mendasar seluruh aspek kehidupan manusia dan sekaligus melawan dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, adalah sesuatu perwujudan kewajiban religius yang harus dilaksanakan.

B. AGAMA DAN PERUBAHAN
Pada hakikatnya seluruh agama menghendaki adanya perubahan dalam setiap kehidupan manusia. “Agama” dan “Perubahan” merupakan dua entitas yang seperti berdiri masing-masing. Namun, belum tentu setiap dua entitas atau lebih, adalah sesuatu yang berbeda atau bahkan berlawanan. Kemungkian saja dua entitas itu saling melengkapi (complementary), dan boleh jadi saling mensifati satu sama lain. Bisa juga, “agama” dan “perubahan” dipahami sebagai hal yang overlapping. Artinya, “perubahan” dalam pandangan sebagian kalangan, justru dianggap sebagai inti ajaran agama. Sebagian pengiat sosiologi dan sosiologi agama, seperti Ibnu Khaldun, Max Weber, Emile Durkheim, Peter L.Berger, Ali Syariati, Robert N. Bellah, dan yang lainnya menyiratkan pandangannya tentang hubungan antara agama dan perubahan sosial.
Makna “perubahan” kemudian dirumuskan oleh agama setidaknya Islam, sebagai keharusan universal – meminjam istilah Islam sunnnahtullah – agar dapat merubah dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, ketertindasan dan dari berbagai macam yang bersifat dehumanisasi menuju terwujudnya masyarakat/umat yang berprikemanusian dan berperadaban. Paling tidak, agama mengajarkan nilai-nilai seperti itu, selain doktrin-doktrin yang bersifat ritual. Sebab, dapat dibayangkan apabila kehadiran agama di tengah-tengah hingar-bingarnya akselerasi kehidupan manusia tidak dapat menawarkan semangat perubahan, maka eksistensi agama akan menjadi pudar. Dengan kata lain, kalau sudah demikian, tidak mustahil agama akan ditinggalkan oleh umatnya dan boleh jadi belakangan menjadi “gulung tikar” karena dianggap sudah tidak up to date.
Oleh karena itu, diperlukan pemahaman diskursus “agama” di satu sisi, dan “perubahan” di sisi lain — sebagai bagian satu entitas yang tak dapat dipisahkan — sebab yang satu mensifati yang lain. “Perubahan” berfungsi sebagai sifat “kecenderungan”, “titik tekan”, atau “melingkupi” keberadaan agama. Ilustrasi ini dapat diambil contoh dari berbagai peristiwa di belahan dunia tentang perubahan sosial yang diakibatkan ekses dari agama, seperti, gerakan Protestan Lutheranian, revolusi Islam Iran, atau kasus bom Bali di Indonesia.
Identifikasi di atas tidak hanya di fokuskan pada perubahan yang berorientasi progress (arah kemajuan) semata, tetapi ke arah regress (kemunduran) pun menarik untuk dijadikan contoh. Memang tidak selamanya perubahan yang diakibatkan sepak terjang agama dapat berdampak kemajuan peradaban bagi manusia. Tidak sedikit perubahan yang mengarah pada kemunduran (regress) sebuah peradaban bangsa tertentu — yakni seperti terjadinya perang Salib di masa lalu (antara Islam dan Kristen) atau konflik-konflik yang mengatasnamakan agama.
Sedangkan perubahan yang mengarah pada kemajuan (progress) peradaban manusia, posisi agama pun memberikan kontribusi yang sangat besar. Dengan agama, manusia dapat menebarkan perdamaian dan cinta kasih di antara sesama, optimis dalam menatap masa depan, menciptakan alat-alat teknologi untuk peningkatan kesejahteraan, menegakkan keadilan, sekaligus pemihakan terhadap golongan lemah. Tanpa itu, dapat dipastikan semakin lama sesuai dengan tuntutan zaman, agama akan ditinggalkan oleh pemeluknya dan pada akhirnya “gulung tikar” seperti yang di alami oleh agama–agama Mesir kuno. Meskipun acap kali tidak mudah untuk mensosialisasikan agama sebagai bagian dari spirit proses perubahan sosial.

C. PERANAN DAN FUNGSI AGAMA DALAM MASYARAKAT
Beberapa contoh kasus di Indonesia yakni, perubahan sosial yang dilandasi oleh semangat keagamaan seringkali menghadirkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan, bahwa agama semestinya banyak mengambil peran dalam berbagai aspek, terutama dalam rangka pengandalian masyarakat (social control). Mereka berdalih, bahwa agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berbagai aktivitas kehidupan sosial di Indonesia. Kenapa? Sebab mayoritas rakyat Indonesia adalah beragama. Kemudian masalah berkembang, yakni agama mana yang layak menjadi dominan mempengaruhi pola prilaku masyarakat? Pernyataan terakhir ini, dapat didiskusikan dalam konteks logika kekuasaan dengan lebih intens.
Sementara bagi sebagian masyarakat yang tidak menghendaki agama hadir di berbagai moment, beranggapan, agama adalah urusan privat dan sangat personal. Urusan yang berkaitan dengan persoalan seperti, politik, ekonomi, budaya, dan semua yang ada kaitannya dengan publik, maka tidak menjadi kemestian agama dilibatkan, apalagi agama tertentu. Semisal, kasus RUU APP, poligami dan lain sebagianya, merupakan potret fenomena komunitas yang berpaham perlunya pemisahan antara urusan agama pada satu sisi, dan urusan sosial di sisi lain. Komunitas ini berpendapat, untuk menjaga keutuhan bangsa tidak diperlukan kehadiran agama apapun dalam konstelasi pembangunan bangsa. Apalagi Indonesia menurut mereka, tidak mengenal paham teokrasi (negara agama).
Yang menjadi masalah kemudian adalah, apakah keberadaan agama cukup kita hadirkan hanya dalam urusan yang sifatnya privat/personal dan domestik. Dengan begitu, jargon keutuhan bangsa adalah harga mati dan mutlak harus dikedepankan ketimbang menjadikan agama tertentu sebagai pedoman atau norma pergaulan sosial. Ataukah dengan menghadirkan agama sebagai landasan norma bernegara dan berkebangsaan dapat menjamin akan adanya ketertiban masyarakat pada umumnya. Untuk memastikan survival-nya di antara kedua paham ini, sebetulnya lebih ditentukan oleh “seleksi alam”, artinya, paham mana yang dapat menjamin ketertiban dan kelangsungan hidup masyarakat pada umumnya dan paham mana yang hanya sebatas psedo-ideologi semata.
Dalam konteks pergolakan politik di Indonesia, belakangan ini banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Semenjak pasca Orba, keberadaan partai politik yang bernuansa agama bermunculan seperti jamur di musim hujan. Kebanyakan mereka berpandangan bahwa, “idealisme-religiusitas” akan bisa digulirkan apabila memaksimalkan partisipasi politik secara langsung. Bagi mereka, pelajaran paling berharga adalah marginalisasi aspirasi politik partai bernuansa agama di era Orba. Oleh karena itu, peluang di era reformasi ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mewujudkan “obsesi” berpolitik dengan melibatkan agama secara eksplisit. Terlepas dari apakah adanya partai politik aliran ini, hanya sekedar menarik minat partisipasi masyarakat beragama untuk kepentingan kekuasaan kelompok tertentu atau murni untuk mewujudkan sebuah refleksi semangat religiusitas. Maksud dari asumsi terakhir ini adalah, mendirikan partai politik agama dalam rangka merubah keberadaan masyarakat dengan nilai-nilai agama sebagai sumber utama untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang jelas, semenjak partisipasi politik keagamaan dilembagakan, memberikan warna tersendiri dalam percaturan politik di Indonesia. Paling tidak, dalam konteks demokrasi modern, fenomena yang demikian ini menjadi “batu uji” sebuah makna sejati dari demokrasi.
Masalah lain yang tidak kalah pentingnya untuk didiskusikan adalah, Indonesia yang dikenal mayoritas beragama, belum nampak terrefleksikan dalam prilaku sehari-hari. Agama mungkin hanya sebatas identitas formalistis semata (melengkapi administrasi KTP). Pernyataan ini sepertinya “sumir” dan “sinisme” untuk masyarakat beragama pada umumnya. Tetapi ditilik dari realitas yang berkembang, banyak indikasi yang mendukung pernyataan ini, semisal merebaknya kasus KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di seantero Nusantara. Padahal “oknum” yang melakukan praktek KKN notabene beragama, bahkan mungkin lebih terdidik. Hal ini menandakan bahwa “nafsu sahwat” materialisme lebih dominan ketimbang semangat keberagamaan. Dari konteks yang demikian ini, ternyata keberadaan agama di Indonesia belum dapat mengejawentah dalam proses perubahan sosial ke arah yang lebih progres atau lebih baik.
Atas dasar demikian, proses perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab seluruh masyarakatnya, terutama para pemeluk agama. Dalam konteks sosiologis (fungsional-struktural), merubah masyarakat ke arah yang lebih baik dan produktif, merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, umat beragama dengan semangat ajarannya, bukan saja memikul tanggung jawab untuk memperkuat nilai-nilai moral, etik dan spiritual sebagai landasan pembangunan, tetapi juga dituntut untuk memerankan fungsi inspiratif, korektif, kreatif dan integratif agama ke dalam proses keharmonisan sosial. Berhubungan dengan itu, tugas merubah kondisi sosial ke arah yang lebih baik, bukan sekedar sebagai tugas kemanusiaan, akan tetapi sekaligus merupakan pengamalan sejati ajaran setiap agamanya.
Teori keagamaan Emile Durkheim menurut Djuretna menyatakan fungsi agama sebagai pemersatu masyarakat. Agama bagi Durkheim adalah sebuah kekuatan kolektif dari masyarakat yang mengatasi individu-individu dalam masyarakat. Setiap individu, sebaliknya, merepresentasikan masyarakat dalam agama, yaitu melalui ketaantan kepada aturan-aturan keagamaan, misalnya dengan menjalankan ritual-ritual keagamaan. Agama, dengan demikian, menjadi tempat bersatunya individu-individu, bahkan ketika terjadi banyak perbedaan antara individu karena agama sebagai kekuatan kolektif masyarakat bersifat mengatasi kekuatan-kekuatan individual. Selain itu, agama juga turut menjawab masalah, persoalan dan kebutuhan hidup pribadi atau individu tertentu. Dalam agama, individu merasa dikuatkan dalam menghadapi derita, frustrasi, dan kemalangan. Melalui upacara keagamaan, individu dapat membangun hubungan yang khusus dengan Yang Ilahi. Ritus-ritus itu memberi jaminan akan hidup, kebebasan dan tanggung jawab atas nilai-nilai moral dalam masyarakat. Tidak hanya itu, agama juga berfungsi untuk menjalankan dan menegakkan serta memperkuat perasaan dan ide kolektif yang menjadi ciri persatuan masyarakat. Dengan demikian menjadi jelas bahwa agama dapat menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat, bahkan jika terjadi banyak perbedaan antar individu atau golongan, apalagi jika terdapat artikulasi kepentingan-kepentingan yang membuahkan ideologi bersama. Dalam hal menyatukan masyarakat ritual-ritual keagamaan mempunyai tempat yang vital. Melalui ritual-ritual keagamaan individu-individu dalam masyarakat disatukan oleh kekuatan moral dan sentimen moral maupun sosial.

D. HUBUNGAN AGAMA DAN PERILAKU EKONOMI
Pada zaman keemasan Islam (the Golden Age of Islam), yaitu pada abadke-7 sampai ke 14, ekonomi dan agama itu bersatu. Sampai akhir tahun 1700-an di Barat pun demikian, ekonomi berkait dengan agama. Ahli ekonomi Eropa adalah pendeta. Pada zaman pertengahan, ekonomi skolastik dikembangkan oleh ahli gereja, seperti Thomas Aquinas, Augustin, dan lain-lain. Namun karena adanya revolusi industri dan produksi massal, ahli ekonomi Barat mulai memisahkan kajian ekonomi dari agama. Keadaan ini merupakan gejala awal revolusi menentang kekuasaan gereja dan merupakan awal kajian ekonomi yang menjauhkan dari pemikiran ekonomi skolastik. Sejak itu, sejarah berjalan terus sampai pada keadaan di mana pemikiran dan kajian ekonomi yang menentang agama mulai mendingin.
Para ekonom kontemporer mulai mencari lagi sampai mereka menyadari kembali betapa pentingnya kajian ekonomi yang berkarakter religius, bermoral, dan human.
Agama dan ekonomi memiliki hubungan yang berkesinambungan. Kegiatan ekonomi yang baik dalam kehidupan bemasyarakat akan berlandaskan pada kaidah-kaidah agama. Perilaku produksi, distribusi, maupun konsumsi akan menunjukkan hal yang positif jika didasari oleh kekuatan agama. Kegiatan ekonomi yang demikian tidak akan menimbulkan kerugian pada masyarakat. Manusia diperbolehkan mencari harta sebanyak-banyaknya karena tidak ada
satupun agama yang melarangnya. Namun yang perlu dperhatikan adalah apakah proses pencapaian itu sudah benar atau belum, sesuai dengan keyakinan agama atau tidak. Agama juga memerintahkan manusia untuk menjalankan pola kerja yang baik, perilaku konsumsi yang benar, dan hal-hal lain bersifat positif. Jika dalam melakukan kegiatan ekonomi orang tidak didasari oleh kekuatan agama, maka yang timbul adalah kecurangan-kecurangan pola kerja yang tidak baik, kolusi, dan nepotisme, serta hal-hal lain yang sifatnya destruktif .
Sistem Ekonomi Indonesia, mengacu pada kesepakatan Sumpah Pemuda 1928.Sistem Ekonomi Indonesia menurut Prof. Dr. Mubyarto adalah aturan main yang mengatur seluruh warga bangsa untuk bertunduk pada pembatasan-pembatasan perilaku sosial-ekonomi setiap orang demi tercapainya tujuan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Aturan main perekonomian Indonesia berasas kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Dalam Sistem Ekonomi Indonesia yang demokratis kemakmuran masyarakat lebih diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga dapat dihindari kondisi kefakiran dan kemiskinan .
Rodney Wilson mengemukakan bahwa di Indonesia meskipun Islam merupakan agama mayoritas, sistem ekonomi Islam secara penuh sulit diterapkan, tetapi Sistem Ekonomi Pancasila yang dapat mencakup warga non Islam kiranya dapat dikembangkan. Merujuk sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Sistem Ekonomi Pancasila menekankan pada moral Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam. Tujuan Sistem Ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis. Di Indonesia jika Pancasila kita terima sebagai ideologi bangsa maka sistem ekonomi nasional tentu mengacu pada Pancasila, baik secara utuh (gotong royong, kekeluargaan) maupun mengacu pada setiap Silanya:
1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa: Perilaku setiap warga Negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab: Ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan kemerataan nasional;
3.Persatuan Indonesia: Nasionalisme ekonomi;
4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan: Demokrasi Ekonomi;dan
5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Merujuk sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Sistem Ekonomi Pancasila menekankan pada moral Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam. Tujuan Sistem Ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis.
Di Indonesia jika Pancasila kita terima sebagai ideologi bangsa maka sistem ekonomi nasional tentu mengacu pada Pancasila, baik secara utuh (gotong royong, kekeluargaan) maupun mengacu pada setiap Silanya:
Ajaran agama Islam dalam perilaku ekonomi manusia dan bisnis Indonesia makin mendesak penerapannya bukan saja karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, tetapi karena makin jelas ajaran moral ini sangat sering tidak dipatuhi. Dengan perkataan lain penyimpangan demi penyimpangan dalam Islam jelas merupakan sumber berbagai permasalahan ekonomi nasional.
Kajian ekonomi pada abad ini (the age of reason) bertolak pada pemikiran ilmu ekonomi yang lebih terandalkan dalam menjaga keselamatan seluruh manusia dan alam semesta. Ekonomi yang memiliki nilai-nilai kebenaran (logis), kebaikan (etis), dan keindahan (estetis). Ekonomi yang dapat membebaskan manusia dari aksi penindasan, penekanan, kemiskinan, kemelaratan, dan segala bentuk keterbelakangan, serta dapat meluruskan aksi ekonomi dari karakter yang tidak manusiawi, yaitu ketidakadilan, kerakusan, dan ketimpangan. Ekonomi yang secara historis-empiris telah terbuktikan keunggulannya di bumi ini tidak bebas atau tidak dapat membebaskan diri dari pengadilan nilai, yaitu nilai yang bersumber dari agama (volue committed), dialah ekonomi Syariah . Dan kini,Indonesia pun sedikit demi sedikit mulai beralih pada system ekonomi syari’ah.Yang sistemnya dapat menguntungkan kedua belah pihak.

E. AGAMA DAN PERUBAHAN SOSIAL

Emile Durkheim (1858-1917)
Durkheim sebagai bagian dari kaum positivis percaya bahwa fenomena religius dikendalikan oleh fakta-fakta ilmiah yang dapat diamati. Dengan demikian, fenomena agama berhubungan satu sama lain dan metode penelitiannya sama dengan metode alam. Durkheim mengatakan bahwa agama hanya kehidupan masa lalu atau cara berpikir primitif. Dalam bukunya The Elementary of the Religious Life (1915) . Durkheim menemukan karakteristik paling dasar dari setiap kepercayaan agama yang bukan terletak pada elemen-elemen supernatural, tetapi pada konsep tentang “yang sakral”. Di dalam masyarakat beragama manapun, dunia dibagi menjadi dua bagian terpisah yakni “dunia yang sakral” dan “dunia yang profan”. Bukan apa yang kita kenal selama ini dengan istilah natural dan supernatural. Hal-hal yang sakral selalu diartikan sebagai sesuatu yang superior, berkuasa, dalam kondisi normal dia tidak tersentuh dan selalu dihormati. Sebaliknya hal yang profan adalah bagian keseharian dari hidup dan bersifat biasa-biasa saja. Dan konsentrasi utama agama terletak pada yang sakral.
Durkheim mengatakan bahwa agama adalah satu sistem kepercayaan dengan perilaku-perilaku yang utuh dan selalu dikaitkan dengan yang sakral, yaitu sesuatu yang terpisah dan terlarang. Ia menyatukan perilaku-perilaku tersebut ke dalam satu komunitas moral yang disebut gereja yakni tempat masyarakat memberikan kesetiaannya. Yang sakral tersebut memiliki pengaruh luas, menentukan kesejahteraan dan kepentingan seluruh anggota masyarakat. Di lain pihak yang profan tidak memiliki pengaruh yang begitu besar, hanya merefleksikan keseharian tiap individu, baik itu menyangkut aktivitas pribadi ataupun kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan setiap individu dan keluarga. Durkheim memperingatkan kita agar jangan salah mengartikan konsep ini sebagai sebuah pembagian moral yaitu menganggap yang sakral sebagai kebaikan dan yang profan sebagai kejahatan. Yang sakral muncul terutama berkaitan dengan apa yang menjadi konsentrasi sebuah masyarakat dan yang profan adalah apa yang menjadi perhatian pribadi dari seorang individu. Dengan kata lain, konsensus terhadap hal yang sakral akan membangun solidaritas antar-anggotanya. Durkheim menyakini bahwa moralitas yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dan menjadi patokan bagi seluruh anggota kelompok tidak bisa dipisahkan dari agama. Bahkan moralitas dan agama juga tidak dapat dipisahkan dari kerangka sosial .
Max Weber (1864-1920)
Tema pokok dalam soisologi Weber adalah gagasan tentang rasionalisasi; meningkatnya sistematisasi ide-ide dan konsep keagamaan, berkembangnya rasionalitas etis, dan terjadinya kemunduran secara progresif dalam ritual dan elemen-elemen “magis” pada agama .
Dalam buku, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1977) . Weber melihat ada keterkaitan antara kehidupan panganut Calvinis yang diberi pedoman oleh agama mereka dan jenis perilaku dan sikap yang diperlukan bagi kapitalisme agar bekerja secara efektif. Weber menjelaskan bagaimana Calvinisberbeda dari kebanyakan agamadidorong untuk memusatkan diri pada pekerjaan duniawi, pada saat yang sama juga mewujudkan kehidupan asketiksederhana, rajin ibadah, dan hidup hemat. Calvinis yakin bahwa mereka tidak akan diberikan ganjaran keselamatan oleh Tuhan kecuali jika mereka sukses dan produktif dalam kehidupan. Mereka yakin bahwa nasib tidaklah digariskan oleh Tuhan, melainkan manusialah yang harus mengubah nasibnya sendiri. Oleh sebab itu kehidupan harus didedikasikan kepada efisiensi dan rasionalitas untuk memaksimalkan produktivitas mereka.

Pandangan saya terhadap kedua teori di atas lebih kepada kritik. Pertama, Durkheim nampaknya melihat agama hanya dari segi fungsinya dalam mengukuhkan dan menegaskan kembali solidaritas kelompok dan sebagai sesuatu yang memiliki signifikansi simbolik bagi suatu “kelompok” atau masyarakat. Ada banyak persoalan yang muncul dari sini salah satunya adalah status problematis konsep sentralnya yaitu “masyarakat” yang dilihatnya sebagai suatu entitas homogen, tetapi kenyataannya tidak pernah didefinisikan. Gagasan bahwa masyarakat, apakah suatu kelompok etnis atau negara, yang dapat dibagi ke dalam kategori-kategori sosial dengan didasarkan pada seks, kelas, status atau afiliasi etnis, bagi Durkheim sepertinya tidak pernah terjadi. Sebagaimana, dikemukakan Giddens . fakta yang sama pentingnya adalah bahwa Durkheim di mana pun tidak menentang kemungkinan bahwa keyakinan-keyakinan keagamaan mungkin memiliki suatu fungsi ideologis dalam melegitimasi dominasi suatu kelompok atau kelas atas lainnya. Konflik, apakah konflik keagamaan atau lainnya oleh Durkheim hanya diperlakukan sebagai fenomena transisional dalam perkembangan sosial. Gerakan-gerakan millennial dalam peribadatan ekstatik seperti sudah berada di luar paradigma teoritis Durkheim.

Kedua, kritik yang paling umum yang ditujukan pada tesis Weber adalah penolakan terhadap berbagai korelasi atau pertalian antara Protestanisme dan kapitalisme dengan didasarkan pada landasan-landasan empiris. Kritik itu adalah bahwa kapitalisme telah ada di negara-negara seperti Itali, Perancis, Spanyol, dan Portugal sebelum dan terlepas dari etika Protestan. Sebaliknya, di negara-negara seperti Switzerland dan Skotlandia dimana Protestanisme asketik tumbuh subur, kapitalis tidak mengalami perkembangan. H.M. Robertson (1933) menyatakan bahwa perkembangan kapitalisme di Belanda dan Inggris pada abad ke-16 dan ke-17 bukan disebabkan oleh etos Protestan tetapi oleh faktor-faktor ekonomi yang lebih luas, khususnya perdagangan.
1. Agama dan masyarakat
Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya, inilah awal dari proses pergaulan yang akan membawa individu hidup berkelompok (baca: masyarakat). Keterkaitan atau hubungan agama dan masyarakat akan terpahami apabila kita melihat konsep yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dan Emile Durkheim . kedua tokoh tersebut mengemukakan bahwa pertalian (interaksi) yang dibangun oleh individu beragama sesungguhnya berawal dari solidaritas yang dijalin antar-individu. Solidaritas sosial dalam masyarakat tradisional yang didasarkan kepada pertalian darah dan hubungan kekerabatan ini dinamakan oleh Ibnu Khaldun dengan ‘ashabiyah (kesukuan atau tribalism). Unsur perekat masyarakat tradisional ini akan bertambah kuat, langgeng, dan besar, menurut Ibnu Khaldun, kalau ditambah dengan kesamaan agama. Durkheim mengatakan solidaritas itu direkat oleh agama. Dengan banyaknya ritual dan yang sakral dalam agama tersebut, manusia menghilangkan kepentingan pribadinya dan larut dalam kepentingan bersama. Walaupun secara bahasa agama dan masyarakat adalah dua istilah yang dalam satu sisi berdiri sendiri-sendiri, karena itu masing-masing dapat dibicarakan atau dikaji tanpa harus dikaitkan satu dengan lainnya. Tetapi dalam sisi lain, terutama ketika ditempatkan dalam perspektif kebudayaan , agama tidak akan terlepas dari masyarakat yaitu para pemeluk agama yang bersangkutan. Dalam perspektif kebudayaan, agama dapat mengambil bentuk sebagai sistem pengetahuan dan keyakinan sehingga ia fungsional untuk acuan tindakan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat manusia terutama sebagai pemenuhan kebutuhan adab.
Sebagai sistem pengetahuan dan sistem keyakinan, agama menyediakan sarana-sarana berupa pengetahuan-pengetahuan keagamaan yang menurut keyakinan pemeluknya sendiri, bersumber dari wahyu yang terkodifikasi ke dalam teks-teks suci, berupa serangkaian simbol-simbol terutama simbol-simbol konstitutif . Hasil tafsiran pemahaman atas teks-teks simbolik itu melahirkan kecenderungan umum bagi para pemeluknya seperti klaim kebenaran secara sepihak. Dengan demikian, pada setiap agama terdapat aliran-aliran keagamaan. Pemeluk dari agama dan aliran-aliran keagamaan yang diikuti, cenderung melahirkan perbedaan-perbedaan pemahaman, pensikapan, dan tindakan (tanggapan) terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Dari sini pula agama dalam kehidupan sosial mengekspresikan atau diekspresikan oleh umatnya sebagai pemersatu sekaligus sebagai pemisah.
Pada batas-batas tertentu, konsep pemersatu di sini, seringkali ditarik masuk ke dalam batasan dan kepentingan komunitas keagamaan menurut aliran dan lingkungan sosialnya, dan tidak (baca: belum) dilihat dan ditempatkan sesuai dengan misi dari agama-agama itu sendiri sebagai pengembangan peradaban manusia secara universal. Dari karena cara melihat agama demikian, maka di dalam kehidupan sosial, agama seringkali juga menjadi alat pemisah. Pemisah bagi setiap umat yang berbeda agama atau berbeda aliran keagamaan. Fenomena seperti ini masih nampak jelas dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Menjadi jelas alasannya mengapa agama ketika sudah sampai kepada umat, perbedaan dan variasi keberagamaan tidak dilihat sebagai khazanah dalam kehidupan itu sendiri melainkan sebagai kondisi yang berpotensi melahirkan hubungan-hubungan yang tidak harmonis bahkan saling bertentangan. Dalam konteks seperti ini, sepertinya agama menjadi dan dijadikan sarana pendorong melakukan serangkaian tindakan sekalipun dalam bentuk kekerasan . Ini artinya, antara kepentingan agama dan kepentingan umat beragama, dalam kehidupan sosial sering kali menjadi tumpang tindih.
2. Agama dan modernisasi
Membahas agama dan modernisasi dalam hubungannya seolah memberikan suatu upaya yang saling memberikan jawaban satu sama lain dalam pengertian yang luas. Kita lihat awal perkembangan pertama modernisme pada abad ke-19, tapi benih modernisme sesungguhnya lahir pada zaman Renaissance yaitu abad ke-15. Ciri utama Renaissance ialah humanisme, individualisme, lepas dari agama (tidak mau diatur oleh agama), empirisme, dan rasionalisme . Renaissance lahir sebagai akibat dari dibatasinya alam pikiran oleh Gereja sehingga perkembangan sains sulit terjadi, bahkan dapat dikatakan manusia tidak mampu menemukan dirinya sendiri. Nah, dari sebab itulah awal mula filsafat modernisme lahir dan mengalami perkembangan yang cukup pesat pada abad ke-19 ditandai dengan industrialisme, rasionalisme, dan kapitalisme. Rupanya modernisme lahir sebagai jawaban atas kebekuan alam pikiran pada saat itu dan ingin mengembalikan nilai-nilai humanisme setelah sekian lama dipasung Gereja. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah modernisme saat ini betul-betul masih dapat memberikan jawaban yang relevan? Maka selanjutnya saya akan mencoba menelusuri agama sebagai alternatif juga atas modernisme.
Abad ke-19 adakalanya disebut era keberhasilan modernitas . Keyakinan terhadap nalar, ilmu, teknologi, efisien, dan efektifnya kapitalisme sebagai penjaga kemajuan permanen, telah tersebar luas. Tetapi, tak lama kemudian ternyata bahwa modernitas menimbulkan efek ambivalen. Selain menguntungkan, modernitas juga merusak, dan adakalanya juga kerusakan itu sangat tragis. Kritik terhadap masyarakat kapitalis-industri sebenarnya telah berlangsung sejak awal abad ke-19 dan berlanjut selama abad ke-20.
Salah satu akibat dari modernisasi adalah alienasi. Alienasi berarti kehilangan dorongan hati untuk bergaul (motif egoisme, atomisasi), kehilangan kreativitas (motif monoton, kerutinan), dan kehilangan kontrol terhadap tindakan (motif pasivisme), kehilangan otonomi (motif pemujaan komoditi yang merasuki semua orang) dan singkatnya, menghancurkan “potensi kemanusiaan” . Erich Fromm sebagai tokoh psikologi mencoba membangkitkan kembali masalah pengaruh kapitalismekali ini dari sudut pandang psikologikarena kepribadian. Sekalipun ia berpendapat bahwa gejala keterasingan sudah ada sejak dulu dan pada semua kebudayaan, ia mengatakan bahwa ketereasingan manusia modern hamper-hampir total. Manusia modern telah membangun dunianya sendiri sebagai sebuah mesin yang menakjubkan, dan kemudian mesin itu menguasainya. Dengan demikian manusia “tidak lagi merasakan dirinya sebagai pembawa aktif dari kekuatan dan kekayaannya, tetapi sebagai ‘benda’ yang dimiskinkan, tergantung kepada kekuatan berada di luar dirinya, kepada siapa yang telah memproyeksikan subtansi hayat dirinya” .
Dalam analisis Kuntowijoyo , gejala keterasingan telah menyebabkan adanya kesadaran balik. Kesadaran balik yang lahir dari keterasingan ekonomi dapat berupa kesadaran kelas. Dari aspek budaya muncul kesadaran balik dalam bentuk budaya balik. Barangkali benar bahwa dalam dunia modern ada disharmoni yang tidak terelakkan antara budaya (the logic meaningful) dengan sistem (the causal functional). Dalam masyarakat yang abstrak, orang merindukan kembali nilai-nilai kemanusian yang asal. Dalam lingkungan budaya Jawa, seperti di Yogyakarta dan Surakarta, sudah lama nampak gejala-gejala ketidakpercayaan pada rasionalitas. Kadang-kadang ada semacam kesadaran palsu di kalangan penggemar kepercayaan atau kebatinan. Keterasingan mereka telah membuat mereka menebak-nebak sendiri secara salah. Kesadaran palsu itu ditunjukkan dengan seolah-olah mereka menghadapi golongan agama yang ortodoks, padahal sebenarnya kebingungan mereka disebabkan oleh arus modernisasi.
Kiranya langkah-langkah yang perlu diambil menurut Kuntowijoyo ialah sebagai berikut: pertama, dalam sistem sosial, rasionalisme harus disertai dengan etika. Kedua, dalam bidang ekonomi, pendekatan postivisme dan mekanis harus digantikan dengan pendekatan humanistis, dan. Ketiga, dalam bidang budaya, nilai-nilai agama harus didorong kembali. Keterasingan dapat diatasi secara kolektif dan individual. Tekanan yang lebih besar pada nilai-nilai non-kontraktual dalam masyarakat modern yang cenderung berdasar kontrak akan membangkitkan kembali keutuhan sistem sosial kita, menghilangkan kontradiksi-kontradiksi. Maka, agama baik sebagai kepercayaan kolektif maupun individual, akan memberi makna dan subtansi pada hidup, yang pada perhitungan terakhir dapat menghilangkan keterasingan.
3. Perubahan sosial dan aspek-aspeknya
Berbicara tentang perubahan, kita membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu; kita berurusan dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu. Untuk dapat menyatakan perbedaannya, ciri-ciri awal unit analisis harus diketahui dengan cermatmeski terus berubah. Jadi konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan: a). perbedaan; b). pada waktu yang berbeda; dan c). di antara keadaan sistem sosial yang sama. Di bawah ini adalah definisi perubahan sosial yang dikemukakan para tokoh sosiologi dan antropologi.
Kingsley Davis, mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan dan seterusnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik .
Selo Soemardjan, rumusannya adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemayarakatan di dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tekanan pada definisi tersebut terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, perubahan-perubahan manapun kemudian memengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya .
Macionis, perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu .
Persell, perubahan sosial adalah modifikasi atau transformasi dalam pengorganisasian masyarakat .
George Ritzer, perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu .
Beberapa sosiolog berpendapat bahwa ada kondisi–kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan. Misalnya, kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis, atau biologis menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya (William F. Ogburn menekankan pada kondisi teknologis). Sebaliknya ada pula yang mengatakan bahwa semua kondisi tersebut sama pentingnya, satu atau semua akan menelorkan perubahan-peruabahan sosial.
4. Agama dan perubahan sosial di Indonesia
Saya kira sejarah Indonesia telah membuktikan bahwa perubahan sosial yang mempunyai pengaruh yang signifikan yang didasarkan atas agama memberikan kontribusi bagi perubahan-perubahan pada aspek lain. Tapi yang lebih ditekankan dalam perubahan sosial ini tertuju pada organisasi sosial yang berkembang di Indonesia khususnya yang berbasis agama. Saya menarik contoh sejarah dari organisasi sosial keagamaan yang berkembang di Indonesia, khususnya ormas-ormas Islam seperti SDI, Masyumi, Muhammadiyah, Persis, NU, PUI, dan lain sebagainya. Yang telah ikut berperan dari awal pendiriannya merebut kembali kemerdekaan dari tangan penjajah. Dan pada konteks kekinian ormas-ormas Islam juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perubahan kebudayaan masyarakat Indonesia. Seperti perubahan-perubahan dalam model pakaian; kesenian; tradisi keagamaan; dan sebagainya. Dalam analisis sosiologi perubahan kebudayaan yang bertitik tolak dan timbul dari organisasi sosial akan memengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

Morris, Brian. Antropologi Agama: Kritik Teori-Teori Agama Kontemporer. terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: AK Group. 2007.
O’dea, Thomas F. Sosiologi Agama : Suatu Pengenalan Awal. Jakarta: Raja Grafindo Persada.1996.
Jones, Pip. Pengantar Teori-Teori SosialDari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme, terj. Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009.
Agus, Bustanuddin. Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.
Tafsir, Dr. Ahmad. Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Jame., Cet. 7. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1999.
Sztompka, Piötr. Sosiologi Perubahan Sosial, terj. Alimandan, Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: Prenada. 2007.
Kuntowijoyo, Budaya dan Masyaraka. Ed. Paripurna, Cet. 1. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar., Cet. 36. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
Rodney Wilson, Economics, Ethics and Religion, Macmillan, 1997.
http://id.shvoong.com/
http://elearning.gunadarma.ac.id…sosial…/bab6_lapisan-lapisan_dalam_masyarakat_(stratifikas_sosial).pdf
http://www.indonesiaindonesia.com.
http://erlan-abuhanifa.blogspot.com/…/ekonomi-dan-agama

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s